Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Harapan besar masyarakat Kabupaten Nunukan terhadap pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik kembali menemui jalan buntu.
Kunjungan Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sempat membangkitkan optimisme, justru dinilai tidak membuahkan hasil konkret.
Anggota DPRD Nunukan, Hamsing, menyampaikan kekecewaannya usai menghadiri agenda kunjungan tersebut pada Sabtu (04/10/2025).
Menurutnya, pertemuan itu hanya berisi peninjauan dan dialog singkat dengan pihak Imigrasi dan Bea Cukai tanpa pembahasan serius tentang percepatan operasional PLBN.
“Kami kira kunjungan ini akan menjadi kelanjutan dari kerja-kerja advokasi kami ke Kantor Staf Presiden. Ternyata hanya sebatas tanya jawab. Tidak ada hasil yang bisa dibawa pulang,” ujar Hamsing kepada MataKaltara.com, Minggu (05/10/2025).
Politisi Partai Hanura itu bahkan mengaku tidak diberi ruang memadai untuk menyampaikan urgensi PLBN Sebatik.
Ia menyebut waktu penyampaian pandangan sangat dibatasi karena salah satu pejabat pusat ingin segera kembali ke Jakarta.
“Baru saya buka dengan ‘Assalamualaikum’, langsung diminta singkat. Katanya jangan lama-lama, Wamen mau pulang cepat. Ini sangat mengecewakan,” ungkap Hamsing.
Padahal, lanjutnya, kesiapan teknis dari instansi di lapangan seperti Imigrasi dan Bea Cukai sudah sangat jelas.
Bahkan personel dan fasilitas pendukung telah tersedia untuk menunjang operasional PLBN jika sewaktu-waktu diaktifkan.
“Kepala Imigrasi dan Bea Cukai Nunukan sudah menyatakan siap. Tapi sayangnya, dari pusat belum ada kejelasan,” tambahnya.
PLBN Megah Tapi Masih Mangkrak
PLBN Sebatik yang berdiri megah dengan nilai pembangunan mencapai ratusan miliar rupiah sebenarnya telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Oktober 2024 bersama enam PLBN lainnya di Indonesia. dua di antaranya berada di Kabupaten Nunukan: PLBN Sei Nyamuk di Sebatik Utara dan PLBN Labang di Lumbis Pansiangan.
Namun, setahun berlalu sejak peresmian, fasilitas itu masih belum difungsikan secara maksimal. Gedung tampak berdiri megah, tapi belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat perbatasan.
“Bangunan semegah itu jangan sampai hanya jadi monumen. Kebijakan lintas negara seperti ini semestinya jadi prioritas pemerintah pusat,” tegas Hamsing.
Dampak Positif Jika PLBN Diaktifkan
DPRD Nunukan menilai pengoperasian PLBN Sebatik sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan warga perbatasan, terutama karena wilayah Sebatik berbatasan langsung dengan Malaysia.
Keberadaan PLBN diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mempermudah mobilitas penduduk, serta menekan angka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan barang ilegal.
“Kalau PLBN ini dibuka, akan sangat berdampak. Masyarakat lebih sejahtera, ekonomi bergerak, dan masalah TPPO bisa ditekan. Itu harapan besar warga Sebatik dan seluruh Nunukan,” pungkas Hamsing.
Meski kecewa, DPRD Nunukan menegaskan akan terus memperjuangkan percepatan pengoperasian PLBN Sebatik melalui jalur politik dan komunikasi ke pemerintah pusat.
