Penulis : Fidelis | Editor : Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari Komisi III, Rismanto, menilai daerah membutuhkan strategi investasi yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan agar potensi yang dimiliki, khususnya di Kabupaten Nunukan, dapat dimaksimalkan secara optimal.
Menurutnya, investasi merupakan kunci penting dalam mempercepat pembangunan daerah, terutama bagi wilayah perbatasan seperti Nunukan yang memiliki potensi besar di sektor perkebunan, perikanan, hingga perdagangan lintas batas negara.
“Nunukan ini beranda terdepan negara. Potensinya luar biasa, tetapi perlu dukungan investasi yang serius, baik dari pemerintah maupun swasta,” ujar Rismanto, kepada MataKaltara.com, Selasa (03/03/2026) siang.
Ia menilai, tantangan utama dalam menarik minat investor masih berkutat pada persoalan infrastruktur dasar, seperti ketersediaan jalan, listrik, dan akses logistik yang memadai. Tanpa pembenahan infrastruktur tersebut, upaya menghadirkan investasi dinilai tidak akan berjalan optimal.
Selain itu, Rismanto juga menekankan pentingnya kemudahan perizinan serta kepastian hukum guna menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah daerah, kata dia, harus lebih proaktif dalam mempromosikan potensi unggulan yang dimiliki, bukan sekadar menunggu investor datang.
“Daerah harus memiliki peta jalan investasi yang jelas. Sektor mana yang menjadi prioritas, bagaimana skema insentifnya, serta apa dampaknya bagi masyarakat lokal harus dirancang secara matang,” tegasnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi III DPRD Kaltara, lanjutnya, akan terus mendorong pengawalan terhadap proyek-proyek strategis agar investasi yang masuk benar-benar memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat.
Ia berharap, melalui sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan DPRD, Kalimantan Utara mampu berkembang menjadi salah satu tujuan investasi baru di kawasan utara Indonesia, tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan serta keberpihakan kepada masyarakat lokal.
“Investasi bukan hanya soal angka dan nilai proyek, tetapi tentang kesejahteraan rakyat. Itu yang harus menjadi orientasi utama,” pungkasnya.
