Penulis: Arfan | Editor: Fidelis
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR — Kalimantan Utara (Kaltara) menghadapi tantangan serius seiring pesatnya pertumbuhan industri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, hampir 200.000 penduduk Kaltara kini bekerja di sektor industri, sebuah indikasi positif namun sekaligus memunculkan ketergantungan ekonomi yang sangat tinggi terhadap sektor tersebut.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin, menyoroti kondisi ini sebagai alarm bagi pemerintah daerah. Menurutnya, lonjakan jumlah pekerja dan tingginya ketergantungan ini menuntut langkah-langkah strategis segera dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
Prioritas utama yang dianggap paling mendesak adalah perlindungan ketenagakerjaan. Syamsuddin secara tegas mendesak agar perlindungan seperti BPJS Ketenagakerjaan segera disediakan, khususnya bagi para pekerja rentan, meskipun ia mengakui kondisi anggaran daerah sedang mengalami kesulitan.
“Kami mendesak agar perlindungan seperti BPJS Ketenagakerjaan. Utamanya bagi para pekerja rentan harus segera disediakan. Meskipun kita ketahui, kondisi anggaran daerah sedang terpuruk,” jelas Syamsuddin kepada awak media, Rabu (26/11/2025).
Selain perlindungan pekerja, DPRD juga menekankan perlunya dukungan dan fasilitasi industri. Syamsuddin meminta agar tidak ada kebijakan yang mempersulit kegiatan operasional dan investasi perusahaan.
Ia menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip timbal balik (take and give) yang seimbang antara pemerintah, pekerja, dan perusahaan. Hal ini, lanjutnya, krusial untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan menarik bagi investor di Kaltara.
“Mekanisme adanya prinsip timbal balik (take and give) antara pemerintah, pekerja, dan perusahaan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan menarik bagi investor,” bebernya.
Syamsuddin menambahkan, inisiatif untuk memfasilitasi kebutuhan industri dan pekerja ini akan menjadi agenda prioritas pada tahun depan. Tujuannya adalah untuk memastikan pembangunan industri di Kaltara dapat berjalan seimbang dan selaras dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. (adv)
