Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN– Penggagalan penyelundupan tujuh calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ilegal di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan menjadi bukti bahwa jalur perbatasan masih rawan dimanfaatkan jaringan perekrutan nonprosedural.
Kapolsek KSKP Nunukan, Iptu Andre Azmi Azhari, menegaskan bahwa modus yang digunakan pelaku terbilang klasik namun masih efektif, yakni memanfaatkan kapal penumpang reguler untuk membawa CPMI dari daerah asal menuju Nunukan, sebelum diseberangkan ke Malaysia melalui jalur laut tradisional.
“Biasanya CPMI dibawa menggunakan kapal resmi agar tidak menimbulkan kecurigaan, lalu diberangkatkan melalui jalur tikus menuju wilayah Malaysia,” kata Andre kepada MataKaltara.com, selasa (03/02/2026).
Ia menjelaskan, para CPMI tersebut dijanjikan pekerjaan di sektor perkebunan kelapa sawit dengan iming-iming gaji tinggi.
Namun, tanpa dokumen resmi, mereka justru rentan menjadi korban eksploitasi, penipuan, hingga perdagangan orang.
“Kalau sudah masuk secara ilegal, mereka tidak memiliki perlindungan hukum. Risiko kekerasan dan upah tidak dibayar sangat besar,” ujar Andre.
Dalam kasus ini, kepolisian memastikan seluruh CPMI yang diamankan akan mendapatkan pendampingan dan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk BP3MI dan Dinas Sosial, untuk proses pemulangan ke daerah asal.
“Yang kami selamatkan adalah nyawa dan masa depan mereka. Kami tidak hanya fokus pada penindakan, tapi juga perlindungan korban,” tegas Andre.
Polsek KSKP Nunukan juga berkomitmen meningkatkan pengawasan di kawasan pelabuhan, terutama pada setiap kedatangan kapal penumpang dari wilayah timur Indonesia yang kerap menjadi jalur masuk CPMI.
Andre mengimbau masyarakat, khususnya keluarga calon pekerja migran, agar memastikan proses keberangkatan ke luar negeri dilakukan secara resmi dan melalui jalur yang telah ditetapkan pemerintah.
“Jangan mudah percaya pada calo. Jika menemukan indikasi perekrutan ilegal, segera laporkan. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan terdekat,” pungkas Andre.
