Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Aksi damai warga Kecamatan Krayan Timur yang menuntut perbaikan jalan utama akhirnya mendapat respons serius dari Pemerintah Kabupaten Nunukan. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Pemkab menegaskan akan segera berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti kerusakan infrastruktur yang dikeluhkan masyarakat.
Kepala DPUPR Nunukan, Abdi Jauhari, menjelaskan bahwa ruas jalan yang menjadi sorotan warga merupakan jalan nasional, sehingga penanganannya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Status jalan tersebut adalah jalan nasional. Karena itu, DPUPR Kabupaten Nunukan akan melakukan koordinasi langsung dengan Kementerian PUPR agar ada kejelasan penanganan,” kata Abdi kepada MataKaltara.com, senin (09/02/2026).
Ia menegaskan, meski kewenangan berada di pemerintah pusat, Pemkab Nunukan tidak tinggal diam.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan membangun komunikasi intensif guna mencari solusi terbaik bagi masyarakat Krayan Timur.
“Kami berharap dalam satu hingga dua hari ke depan sudah ada komunikasi dengan pihak kementerian. Harapan kami tentu koordinasi ini berjalan baik demi kepentingan masyarakat,” tambah Abdi.
Terkait pembangunan Jalan Pa’ Betung yang sebelumnya sempat berjalan namun terhenti, Abdi mengaku belum memperoleh data pasti.
Ia memastikan hal tersebut juga akan dikonfirmasi langsung ke Kementerian PUPR.
“Memang sempat ada pembangunan, namun terhenti. Apakah masuk dalam anggaran tahun ini atau tidak, itu yang akan kami pastikan ke kementerian,” jelas Abdi.
Sementara itu, Bupati Nunukan Irwan Sabri terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terkait penanganan jalan di wilayah perbatasan tersebut.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, penanganan jalan Krayan Timur telah mulai ditindaklanjuti oleh Balai Jalan Nasional Wilayah Kalimantan Utara.
“Alhamdulillah, sesuai informasi dari satuan kerja, jalan di Krayan Timur sudah mulai ditangani oleh Balai Jalan Nasional Wilayah Kaltara,” ungkap Irwan.
Di sisi lain, Camat Krayan Timur, Liantoni, menyampaikan bahwa penanganan yang dilakukan saat ini masih bersifat sementara, berupa penimbunan lumpur di sejumlah titik jalan rusak.
Masyarakat berharap adanya pemeliharaan yang lebih maksimal dan berkelanjutan.
“Harapan warga, jalan ini tidak hanya ditimbun lumpur, tetapi juga diperkuat dengan material batu agar lebih tahan lama,” ujar Liantoni.
Liantoni juga mengapresiasi respons cepat pemerintah atas aspirasi warga. Menurutnya, akses jalan tersebut sangat vital bagi aktivitas ekonomi masyarakat serta mobilitas pelajar.
“Jalan ini menjadi urat nadi masyarakat, termasuk bagi anak-anak sekolah menuju Long Bawan. Selain jalan, kondisi jembatan yang sudah lapuk juga perlu segera diperbaiki demi keselamatan,” tambah Liantoni.
Diketahui, saat ini tengah dilakukan rehabilitasi jalan sepanjang kurang lebih 9 kilometer yang menghubungkan Kampung Baru, Pangkebuan hingga Long Umung, dengan total 14 titik penanganan.
Di sepanjang ruas tersebut juga terdapat satu jembatan yang kondisinya memprihatinkan dan membutuhkan pemeliharaan segera.
Pemkab Nunukan berharap, melalui koordinasi berkelanjutan dengan pemerintah pusat, permasalahan infrastruktur di wilayah perbatasan seperti Krayan Timur dapat ditangani secara optimal dan berkesinambungan.
