Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Gat Khaleb, menegaskan komitmennya mengawal berbagai usulan masyarakat Kecamatan Krayan dalam forum Musrenbang Kewilayahan 2026 yang digelar di BPU Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan (Pemkab), Kalimantan Utara (Kaltara), Rabu (11/02/2026).
Musrenbang tersebut dihadiri Wakil Bupati Nunukan Hermanus, anggota DPRD Nunukan, lima camat se-Krayan, Bappeda Nunukan, para kepala desa, serta tokoh masyarakat.
Forum tahunan ini mengusung tema pemerataan infrastruktur layanan dasar dan infrastruktur penunjang percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.
Menurut Gat Khaleb, Musrenbang kewilayahan bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang partisipatif bagi masyarakat menyampaikan kebutuhan riil di lapangan.
Ia menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat bawah agar program yang ditetapkan benar-benar menjawab persoalan masyarakat.
Dalam sesi diskusi, warga menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan penghubung antar desa yang rusak dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan.
Kondisi tersebut dinilai menghambat distribusi hasil pertanian serta memperlambat akses menuju pusat kecamatan.
“Kita tidak bisa menunda perbaikan jalan dan jembatan. Infrastruktur dasar harus lebih dulu dibenahi, karena akses jalan yang baik akan mendorong aktivitas ekonomi dan mempercepat pelayanan publik. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran secara serius pada tahun mendatang,” kata Gat Khaleb kepada MataKaltara.com, Selasa (17/02/2026).
Ia menyebut akses transportasi merupakan urat nadi perekonomian masyarakat Krayan.
Tanpa infrastruktur jalan yang layak, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga distribusi logistik tidak akan berjalan maksimal.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, Gat juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, listrik, serta penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Menurutnya, pembangunan wilayah Krayan harus dirancang secara matang dengan mempertimbangkan kondisi geografis, keterbatasan akses transportasi, serta konektivitas antar desa yang belum merata.
Melalui forum Musrenbang tersebut, ia berharap seluruh usulan prioritas masyarakat dapat menjadi rujukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2027 serta diselaraskan dengan program pemerintah provinsi dan pusat.
“Kita ingin hasil Musrenbang ini benar-benar menjadi dasar perencanaan, bukan hanya catatan tahunan. Krayan sebagai wilayah perbatasan harus mendapat perhatian serius agar tidak tertinggal,” ujarnya.
Kegiatan itu juga dirangkai dengan penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian roda empat tahun 2025.
Distribusi bantuan meliputi dua unit untuk Kecamatan Krayan Selatan, enam unit Krayan Barat, empat unit Krayan, satu unit Krayan Timur, dan satu unit Krayan Tengah, sebagai bagian dari upaya mendukung penguatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian.
