Penulis: Arfan | Editor: Fidelis
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR — Ketua Fraksi PKS DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Ladullah, menilai tingginya pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang pada tahun 2026 mencapai Rp1,248 triliun menunjukkan bahwa struktur fiskal Kaltara masih belum sepenuhnya mandiri.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut masih tergolong wajar bagi daerah yang sedang berada dalam fase pembangunan.
“Kaltara masih berada dalam fase pembangunan. Karena itu, ketergantungan pada transfer pusat dapat dimaklumi, namun tetap perlu dipersiapkan strategi jangka panjang untuk menguranginya,” ujar Ladullah, anggota DPRD asal Nunukan.
Menurutnya, ketergantungan fiskal ini justru harus dipandang sebagai ruang perbaikan yang bisa dikelola secara bertahap di masa depan. Fraksi PKS mendorong penguatan basis ekonomi produktif sebagai langkah awal agar kapasitas ekonomi daerah tumbuh dan sektor-sektor unggulan dapat memberikan kontribusi lebih besar.
Ladullah juga menilai bahwa pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru penting dilakukan untuk memperluas aktivitas ekonomi di luar wilayah yang telah berkembang. Kehadiran titik pertumbuhan baru diyakini mampu menciptakan daya dorong ekonomi yang lebih merata.
Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan investasi berkelanjutan. Dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, struktur ekonomi daerah dinilai dapat diperkuat sehingga ketergantungan pada transfer pusat berangsur berkurang.
“Yang penting, semua dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati dan tetap mempertimbangkan kemampuan daerah,” pungkasnya. (adv)
