Penulis : Fidelis | Editor : Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat mulai memberikan dampak nyata di daerah. Pemerintah daerah kini harus menghadapi penurunan kapasitas anggaran dalam APBD, sehingga dituntut lebih selektif dan cermat dalam menentukan program pembangunan yang akan dijalankan.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Utara, Aluh Berlian, menilai kondisi tersebut perlu disikapi dengan kebijakan yang tepat, terutama dalam menetapkan skala prioritas. Menurutnya, tidak semua program dapat direalisasikan di tengah keterbatasan anggaran saat ini.
“Di tengah kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah harus lebih bijaksana dalam mengelola anggaran serta memprioritaskan program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya, kepadq MataKaltara.com, Rabu (1/4/2026) pagi.
Ia juga menyoroti bahwa kondisi perekonomian masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah harus mempertimbangkan dampaknya secara luas, khususnya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, hubungan antara pemerintah dan masyarakat merupakan kemitraan yang tidak terpisahkan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun di tengah keterbatasan anggaran.
“Pemerintah dan masyarakat itu mitra. Pemerintah harus mampu memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.
