Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Kelangkaan BBM jenis solar yang dialami nelayan di Kecamatan Sebatik mendapat perhatian serius DPRD Kabupaten Nunukan.
Komisi II DPRD Nunukan menggelar pertemuan bersama Dinas Perikanan untuk mencari solusi konkret agar aktivitas nelayan kembali normal.
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati empat langkah strategis untuk memperbaiki pengelolaan BBM subsidi nelayan yang selama ini dinilai belum optimal.
“Pertemuan ini fokus pada pembenahan tata kelola BBM subsidi nelayan, karena kelangkaan solar sudah berdampak langsung pada menurunnya aktivitas melaut masyarakat di perairan Sebatik,” kata Fajrul kepada MataKaltara.com, rabu (7/1/2025).
Empat langkah strategis tersebut adalah:
1.) Sinkronisasi dan pembaruan data nelayan penerima BBM subsidi, agar kuota sesuai dengan jumlah armada yang aktif beroperasi.
2.) Penguatan koordinasi lintas sektoral, antara DPRD, Dinas Perikanan, dan penyalur BBM (SPBU/SPBN) untuk memastikan distribusi tepat sasaran.
3.) Pengkajian penambahan kuota BBM subsidi, khusus untuk nelayan Sebatik, mengingat posisi strategis wilayah perbatasan.
4.) Penegasan hak nelayan Sebatik, agar distribusi BBM lebih stabil dan mendukung roda ekonomi masyarakat pesisir.
Fajrul menekankan bahwa kelangkaan solar bukan hanya persoalan teknis, tetapi berdampak langsung pada kehidupan nelayan dan pasokan ikan di Kabupaten Nunukan.
Banyak nelayan terpaksa berhenti melaut karena sulit mendapatkan solar, sehingga pendapatan keluarga menurun dan pasokan ikan ke pasar terganggu.
Senada, Sekretaris Komisi II DPRD Nunukan, Ramsyah, meminta Dinas Perikanan memantau langsung distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran.
Plt Kepala Dinas Perikanan Nunukan, Juni Mardiansyah, mengakui masih ada tantangan dalam pendataan dan administrasi nelayan penerima BBM subsidi.
Ia menegaskan pihaknya akan menyederhanakan mekanisme rekomendasi agar akses BBM lebih cepat dan mudah bagi nelayan.
“Kami ingin nelayan tidak terbebani prosedur berlapis. Mekanisme rekomendasi akan kami sederhanakan agar mereka bisa kembali melaut tanpa kendala BBM,” ujar Juni.
Dengan langkah-langkah ini, DPRD Nunukan berharap kelangkaan solar di Sebatik bisa segera teratasi, sekaligus menjaga kedaulatan dan ekonomi nelayan di wilayah perbatasan.
