Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara mendorong percepatan penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS sebagai langkah konkret memperkuat sistem pengendalian kasus di daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Tamara Moriska, menegaskan bahwa regulasi tersebut sangat dibutuhkan agar upaya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS berjalan lebih terarah dan terintegrasi lintas sektor.
Menurut Tamara, penguatan edukasi menjadi strategi utama dalam menekan angka penyebaran.
Sosialisasi dinilai harus diperluas tidak hanya di lingkungan pendidikan, tetapi juga menyasar masyarakat umum hingga kelompok rentan.
“Kita perlu memperluas sosialisasi di seluruh lingkungan, mulai dari institusi pendidikan hingga masyarakat luas. Edukasi yang tepat akan membangun kesadaran kolektif untuk mencegah penularan,” kata Tamara kepada MataKaltara.com, Selasa (17/02/2026).
Ia menekankan, pencegahan tidak bisa dilakukan secara parsial. Pemerintah daerah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, hingga organisasi masyarakat harus terlibat aktif dalam kampanye kesadaran.
“Pencegahan harus dimulai dari edukasi yang masif dan berkelanjutan. Kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam memutus rantai penularan. Tanpa itu, kebijakan tidak akan berjalan optimal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tamara menyebut pembentukan Pergub menjadi langkah mendesak agar seluruh program memiliki payung hukum yang kuat serta mampu mengkoordinasikan peran antar instansi.
“Pembentukan Pergub ini penting untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan terkoordinasi di semua sektor. Kita ingin penanganan HIV/AIDS dilakukan secara sistematis, bukan sporadis,” ungkapnya.
Politisi Partai Hanura itu, berharap regulasi yang tengah disusun dapat menjadi instrumen strategis dalam memperluas akses layanan kesehatan, meningkatkan kualitas pencegahan, serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kaltara.
