Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TARAKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Supa’ad Hadianto, memulai agenda reses perdana tahun 2026 dengan menitikberatkan pada isu ketimpangan pembangunan dan perlindungan tenaga kerja di wilayah Juata Permai, Tarakan Utara.
Pertemuan yang digelar di Joglo Perumahan Intarca RT 11, Selasa (17/02/2026), menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat.
Ratusan warga hadir menyampaikan berbagai persoalan mendasar, mulai dari kondisi jalan lingkungan, sistem drainase, hingga akses jaminan sosial bagi para buruh.
Tokoh masyarakat Juata Permai, Darmadi, menilai wilayahnya masih tertinggal dibanding kawasan lain di Kota Tarakan. Ia berharap usulan masyarakat yang kerap terkendala keterbatasan anggaran Musrenbang dapat diperjuangkan melalui jalur pokok pikiran DPRD Provinsi.
Menanggapi hal itu, Supa’ad menegaskan bahwa reses bukan agenda seremonial semata.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan forum resmi yang dibiayai APBD sehingga partisipasi masyarakat menjadi sangat penting.
“Reses ini dibiayai oleh APBD, sumbernya dari pajak rakyat. Jadi masyarakat jangan apatis. Kalau tidak hadir, kita sendiri yang rugi karena tidak menyampaikan kebutuhan kita,” kata Supa’ad kepada MataKaltara.com, Selasa (23/02/2026).
Sebagai langkah konkret, Supa’ad memperkenalkan pembentukan tim pendamping khusus guna memastikan setiap usulan warga terdokumentasi dan terpantau dalam proses penganggaran di tingkat provinsi.
Ia juga memilih pendekatan yang lebih humanis dengan menyebut forum tersebut sebagai wadah “curhat” warga.
“Kalau aspirasi terdengar formal dan kaku. Tapi kalau curhat, masyarakat lebih terbuka. Di situ kita bisa memahami persoalan sebenarnya,” ujarnya.
Selain menyerap aspirasi pembangunan, Supa’ad turut menggandeng BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk memberikan edukasi langsung kepada warga, mengingat mayoritas penduduk Juata Permai berprofesi sebagai pekerja dan buruh.
Melalui reses ini, sejumlah poin strategis seperti peningkatan kualitas jalan menuju sektor A, pembenahan drainase, hingga perluasan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja menjadi catatan prioritas untuk diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan Provinsi Kalimantan Utara.
