Penulis: Arfan | Editor: Fidelis
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie, mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltara untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang berasal dari APBD harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kami menekankan pentingnya transparansi. Penggunaan anggaran harus jelas, terukur, dan tidak boleh ada penyimpangan sekecil apa pun,” tegas Djufrie.
Djufrie meminta agar laporan realisasi anggaran disampaikan secara rutin dan terbuka, baik kepada DPRD maupun publik. Hal ini bertujuan untuk mencegah masalah anggaran sebelum terjadi.
“Kami minta seluruh OPD menyampaikan progres anggaran secara lengkap. Tidak boleh menunggu sampai masalah muncul,” ujarnya.
Pengawasan secara khusus akan diperketat pada proyek fisik, yang seringkali rentan terhadap kendala teknis maupun administrasi.
Fokus Utama Pengawasan:
- Mencegah proyek mangkrak.
- Menghindari pengerjaan fiktif yang merugikan masyarakat.
- Memastikan setiap kegiatan pembangunan diawasi ketat.
“Setiap kegiatan pembangunan harus diawasi. Jangan sampai ada proyek mangkrak atau pengerjaan fiktif yang merugikan masyarakat,” kata Djufrie.
Menurut Djufrie, transparansi anggaran bukan hanya sekadar tuntutan regulasi, tetapi merupakan bagian dari komitmen moral pemerintah dalam menjalankan amanah publik. Pemerintah memiliki kewajiban untuk membuka informasi seluas-luasnya mengenai ke mana anggaran dibelanjakan.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa DPRD siap mendukung pemerintah daerah yang bekerja sesuai aturan, namun tidak akan ragu bersikap tegas apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
“Kami akan berdiri paling depan jika penggunaan anggaran sudah sesuai aturan. Tetapi kami juga tidak segan bertindak jika ada potensi penyimpangan,” tutupnya. (adv)
