Penulis: Arfan | Editor: Fidelis
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong pembentukan Forum Komunikasi Bersama BPJS Kesehatan. Usulan ini muncul menyusul sering mencuatnya isu dan keluhan mengenai layanan kesehatan yang menggunakan fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsudin Arfah, menyampaikan hal ini setelah melakukan peninjauan ke kantor BPJS Kesehatan belum lama ini.
Menurut Syamsudin, salah satu masalah utama yang kerap terjadi adalah perbedaan persepsi dalam proses klaim pelayanan kesehatan antara pihak rumah sakit (Faskes) dan BPJS Kesehatan. Kondisi ini dinilai dapat merugikan baik pihak fasilitas kesehatan maupun pasien.
Untuk mengatasi perbedaan persepsi dan miskomunikasi tersebut, Syamsudin menekankan perlunya sebuah wadah komunikasi yang efektif untuk menjembatani semua pihak terkait.
“Jadi kami merekomendasikan agar dibuatkan forum komunikasi yang di dalamnya ada pihak BPJS, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, hingga Ombudsman,” ungkapnya.
Pihak DPRD Kaltara berharap forum tersebut dapat menjadi tempat penyamaan persepsi serta memperbaiki sistem pelayanan JKN di Kaltara secara keseluruhan.
“Harapannya forum ini dapat menjadi wadah penyamaan persepsi serta memperbaiki sistem pelayanan JKN di Kaltara,” pungkas Syamsudin. (adv)
