Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Nunukan melakukan pendampingan sinkronisasi dan pengumpulan data kinerja perangkat daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nunukan Tahun 2025 sekaligus evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
Kegiatan yang digelar belum lama ini diikuti Kepala DKUKMPP Kabupaten Nunukan, Muhtar, bersama seluruh pejabat administrator di lingkungan dinas.
Pendampingan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Nunukan dengan menghadirkan tenaga ahli dari Universitas Negeri Makassar, Shinta Nuriya Idatul Alfain.
Kepala DKUKMPP Nunukan, Muhtar, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh data kinerja perangkat daerah benar-benar sinkron dan dapat dipertanggungjawabkan dalam dokumen LKPJ.
“Pendampingan ini sangat penting karena data yang kita sajikan dalam LKPJ harus benar-benar valid dan terverifikasi. Jangan sampai ada perbedaan angka antarbidang yang justru menimbulkan keraguan terhadap capaian kinerja kita,” kata Muhtar kepada MataKaltara.com, Minggu (08/03/2026).
Menurut Muhtar, proses penyelarasan data juga menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah, khususnya dalam sektor koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan yang menjadi tugas utama DKUKMPP.
Ia menjelaskan, DKUKMPP memiliki empat indikator tujuan dan empat indikator sasaran yang dijalankan oleh lima bidang teknis di lingkungan dinas.
Indikator tujuan tersebut meliputi persentase pertumbuhan koperasi sehat, pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor perdagangan.
Sementara indikator sasaran mencakup peningkatan kinerja koperasi, meningkatnya jumlah UMK produktif, meningkatnya kinerja ekspor luar negeri, serta kelancaran arus distribusi barang di wilayah Kabupaten Nunukan.
Muhtar menambahkan, sinkronisasi data menjadi krusial karena sebagian indikator saling berkaitan antarbidang sehingga membutuhkan kesamaan pemahaman dalam proses pengumpulan dan pelaporannya.
“Melalui kegiatan ini kita ingin memastikan setiap bidang memahami indikator yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk target dan capaian yang harus dilaporkan. Dengan begitu, data yang masuk dalam LKPJ benar-benar menggambarkan kondisi yang sebenarnya,” jelasnya.
Ia juga berharap kegiatan pendampingan tersebut dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi program ke depan.
“Selain untuk kebutuhan LKPJ, kegiatan ini juga menjadi bahan evaluasi bagi kita untuk melihat sejauh mana program yang dijalankan sudah memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja koperasi, UMKM, IKM maupun sektor perdagangan di Nunukan,” ungkapnya.
Muhtar menekankan bahwa koordinasi antar bidang menjadi kunci agar pelaksanaan program dan pelaporan kinerja dapat berjalan lebih efektif.
“Dengan koordinasi yang kuat dan data yang akurat, kita bisa menyusun perencanaan yang lebih tepat sasaran. Ini penting agar program yang kita jalankan benar-benar berdampak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
