Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap aspirasi masyarakat agar tidak berhenti sebagai catatan forum semata dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kewilayahan Pulau Nunukan, Jumat (13/02/2026).
Forum yang turut dihadiri Irwan Sabri, anggota DPRD, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu menjadi ruang strategis menyatukan kebutuhan riil masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Dalam penyampaiannya, Mansur menekankan bahwa pendidikan dan kesehatan harus menjadi fondasi utama pembangunan di Kabupaten Nunukan.
Menurutnya, kualitas sumber daya manusia menjadi penentu keberhasilan pembangunan jangka panjang.
“Kualitas pendidikan dan kesehatan ini sangat penting bagi kita semua. Saya mengapresiasi program sister school dan pertukaran siswa yang sudah berjalan. Itu langkah baik dan perlu kita dukung bersama,” kata Mansur kepada MataKaltara.com, Selasa (17/02/2026).
Ia juga mendorong penguatan tata kelola sekolah melalui evaluasi rutin setiap enam bulan.
Pengawas sekolah, kata dia, harus difungsikan secara maksimal untuk memberikan masukan konstruktif kepada kepala sekolah.
“Ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan manajemen sekolah berjalan optimal dan profesional,” ucapnya.
Di sektor kesehatan, Mansur meminta peningkatan fasilitas pelayanan, dukungan terhadap tenaga kesehatan, serta penguatan regulasi apabila dibutuhkan agar pelayanan publik semakin maksimal.
Selain dua sektor utama tersebut, Mansur menyoroti kebutuhan penambahan personel Satpol PP dan Damkar.
Ia menilai peningkatan pelayanan dan kesiapsiagaan di tengah masyarakat harus diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia dalam perencanaan anggaran.
Tak hanya itu, percepatan pemekaran Desa Nusantara dan Punjang 45 juga menjadi perhatian serius.
Mansur meminta pemerintah daerah segera memberikan kejelasan tahapan dan jadwal realisasi, karena masyarakat telah lama menantikan kepastian.
“DPRD sudah menunggu pola dan progresnya. Masyarakat juga bertanya-tanya kapan pemekaran ini benar-benar direalisasikan,” ujarnya.
Ia turut mendorong agar pembangunan infrastruktur jalan menuju Desa Nusantara, khususnya akses dari RT 1 hingga RT 9, dapat dianggarkan dan dituntaskan paling lambat tahun 2027 guna mendukung aktivitas warga serta pemerataan pembangunan.
Sebagai daerah kepulauan, lanjut Mansur, Nunukan membutuhkan penguatan sektor perhubungan, terutama peningkatan konektivitas transportasi laut dan pengembangan dermaga penyeberangan untuk menunjang mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Menutup penyampaiannya, Mansur menegaskan DPRD akan mengawal ketat pembahasan anggaran agar program prioritas yang telah disepakati dalam Musrenbang benar-benar terakomodasi.
“Jangan sampai hanya menjadi catatan di forum. Ini kepentingan kita bersama. Kami di DPRD akan mengawal saat pembahasan anggaran agar program yang sudah disepakati berjalan sesuai harapan,” tutupnya.
