Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Malam hari di Desa Makmur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan tak sekadar diisi obrolan biasa. Di rumah sederhana milik Husein, puluhan warga berkumpul dengan satu tujuan yaitu menyampaikan harapan kepada Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, pada Senin (16/02/2026).
Untuk pertama kalinya, seorang anggota dewan provinsi datang langsung menyerap aspirasi di desa mereka. Kepala Desa Makmur, Mulyana, tak menutupi rasa harunya saat memberikan sambutan.
“Kami merasa diperhatikan. Selama ini belum pernah ada anggota dewan provinsi yang turun langsung mendengar keluhan masyarakat di desa kami,” ucapnya, disambut tepuk tangan warga.
Dialog berlangsung hangat, namun penuh keseriusan. Aspirasi yang disampaikan bukan perkara kecil.
Infrastruktur Jadi Nafas Ekonomi
Warga menyoroti kondisi jembatan dan jalan usaha tani yang dinilai menjadi urat nadi perekonomian desa. Ketika jalan rusak, distribusi hasil pertanian terhambat. Ketika jembatan rapuh, aktivitas warga ikut terganggu.
Bagi masyarakat Tulin Onsoi yang banyak menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan, infrastruktur bukan sekadar fasilitas tetapi penopang penghasilan.
Mimpi Hadirnya SMA
Isu pendidikan juga mengemuka. Hingga kini, Kecamatan Tulin Onsoi belum memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA). Yang tersedia baru satu yakni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Artinya, banyak anak harus keluar daerah untuk melanjutkan pendidikan.
Warga berharap hadirnya SMA agar generasi muda tidak terhambat akses pendidikan hanya karena jarak.
“Kalau ada SMA di sini, anak-anak tidak perlu jauh keluar daerah,” ungkap salah seorang tokoh pemuda.
Sawit, Pupuk, dan Harga yang tak Pasti
Sebagai wilayah dengan potensi perkebunan sawit, warga juga mengeluhkan kurangnya informasi harga Tandan Buah Segar (TBS) setiap bulan. Petani merasa tidak memiliki kepastian dan transparansi harga.
Selain itu, kelangkaan pupuk serta mahalnya harga gas elpiji turut menjadi beban masyarakat. Usulan program cetak sawah juga disampaikan sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan desa.
Komitmen Mengawal Aspirasi
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Muhammad Nasir menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan bukan sekadar catatan formal.
“Aspirasi ini amanah rakyat. Untuk yang menjadi kewenangan provinsi akan saya kawal melalui pembahasan program dan anggaran. Sedangkan kewenangan kabupaten, saya siap berkoordinasi langsung agar bisa diperjuangkan bersama,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi II yang membidangi perekonomian, ia menilai persoalan pupuk, harga TBS, cetak sawah, dan infrastruktur desa adalah isu strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kalau jalan usaha tani bagus, pupuk tersedia, harga TBS transparan, dan ada SMA di sini, ekonomi warga bisa tumbuh lebih baik. Pembangunan harus sampai ke desa,” ujar Nasir.
Bagi warga Desa Makmur, yang mereka titipkan bukan sekadar keluhan melainkan harapan agar pembangunan tak berhenti di kota, melainkan benar-benar menyentuh perbatasan.
