Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Dapil IV Nunukan, Ladullah, menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses masa persidangan II Tahun Anggaran 2026 yang digelar di tiga titik, yakni Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, mayoritas aspirasi warga masih berkutat pada kebutuhan dasar masyarakat perbatasan, mulai dari pertanian, infrastruktur pesisir, pendidikan hingga penguatan UMKM.
Di Pulau Sebatik, warga mengeluhkan distribusi pupuk yang dinilai belum merata hingga ke pelosok perbatasan.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap produktivitas petani.
“Warga Sebatik meminta agar penyaluran pupuk bisa lebih merata dan tepat sasaran, terutama bagi petani di wilayah perbatasan yang selama ini masih kesulitan mendapat akses,” kata Ladullah kepada MataKaltara.com, Rabu (18/02/2026).
Ia menegaskan akan mendorong pemerintah provinsi untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi tidak terhambat persoalan teknis maupun administratif.
“Kita ingin petani di perbatasan tidak lagi merasa dianaktirikan. Soal pupuk ini kebutuhan mendesak karena menyangkut ketahanan pangan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, di Pulau Nunukan, masyarakat pesisir mengusulkan pembangunan penahan gelombang (breakwater) guna mengantisipasi abrasi yang semakin mengkhawatirkan.
“Permintaan pembangunan breakwater ini sangat mendesak. Beberapa titik pesisir mengalami abrasi cukup serius dan berpotensi mengancam permukiman warga,” ujarnya.
Tak hanya itu, warga juga mengusulkan pembangunan jembatan di Desa Binusan untuk memperlancar akses transportasi dan mobilitas masyarakat.
Menurut Ladullah, infrastruktur tersebut sangat penting dalam menunjang aktivitas ekonomi dan sosial warga setempat.
“Pembangunan jembatan di Binusan akan sangat membantu masyarakat, baik untuk akses pendidikan, kesehatan, maupun distribusi hasil usaha,” tuturnya .
Di sektor pendidikan, masyarakat berharap adanya peningkatan fasilitas sekolah, khususnya penyediaan laboratorium komputer dan pemerataan jaringan internet.
“Anak-anak kita di perbatasan harus punya kesempatan yang sama dalam mengakses teknologi dan informasi. Fasilitas lab komputer dan jaringan internet yang merata menjadi kebutuhan mendesak di era digital ini,” ungkapnya.
Selain itu, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga meminta dukungan bantuan modal serta pembinaan agar mampu bertahan dan berkembang di tengah tantangan ekonomi.
Ladullah menegaskan seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses tersebut akan diperjuangkan melalui pembahasan di DPRD bersama pemerintah provinsi.
“Reses ini bukan sekadar seremonial. Semua aspirasi masyarakat akan kita kawal dan perjuangkan agar bisa masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah,” pungkasnya.
