Cegah Kebocoran, DPRD Kaltara Desak Penguatan Pengawasan dan Digitalisasi Pendapatan Daerah

oleh

Penulis: Arfan | Editor: Fidelis

MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap pendapatan daerah untuk memastikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berjalan optimal, transparan, dan akuntabel. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, dalam keterangannya di Tanjung Selor.

Muddain menyebut masih terdapat potensi pendapatan yang belum tergali serta belum terpantau secara optimal. Karena itu, ia menilai perlu ada penguatan pengawasan, baik dari sisi regulasi maupun teknis di lapangan. Ia menegaskan bahwa pengawasan bukan hanya soal penertiban, tetapi juga memastikan seluruh proses pendapatan — mulai dari perencanaan hingga pelaporan — berjalan secara transparan.

“Dengan pengawasan yang baik, kebocoran dapat diminimalisir dan potensi PAD bisa terus meningkat setiap tahun,” ujarnya.

Menurut Muddain, pengawasan pendapatan daerah harus berbasis data akurat, termasuk melalui evaluasi rutin pada sektor strategis seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. “Kita perlu sistem yang mampu memberikan informasi cepat, jelas, dan terukur. Tanpa data kuat, pengawasan tidak akan efektif,” tegasnya.

DPRD Kaltara juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan melakukan inovasi digital. Digitalisasi dinilai sebagai langkah wajib guna memperluas sistem pembayaran non–tunai yang lebih transparan dan mudah dipantau. “Digitalisasi adalah keharusan,” tambah Muddain.

Ia menekankan bahwa kolaborasi antar pemerintah daerah, aparat pengawas internal, dan DPRD menjadi kunci keberhasilan penguatan pengawasan pendapatan. “Semua pihak harus bergerak bersama. Kaltara butuh pengelolaan pendapatan yang bersih, akurat, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Muddain optimistis bahwa dengan pengawasan yang tepat, pendapatan daerah mampu memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. “Pendapatan yang dikelola baik akan kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan. Itu yang ingin kita pastikan,” pungkasnya. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.