Penulis: Castro | Editor: Senja
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Anggota DPRD Nunukan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan memaksimalkan penggunaan APBD perubahan 2024.
Anggota DPRD Nunukan sekaligus Sekretaris Fraksi PKS, Inah Anggraini meminta kepada Pemkab Nunukan agar memastikan alokasi dana tambahan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk penyuluh pertanian dan perikanan.
“Beberapa kelompok tani dan perikanan di Pulau Sebatik mengeluhkan terkait peran penyuluh pertanian dan perikanan,” kata Inah Anggraini, Jumat (02/08/2024), sore.
Selain itu Fraksi PKS juga meminta Dinas Kesehatan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat di RSUD Nunukan tetap menjadi prioritas utama.
Inah berharap adanya penambahan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kaltara dapat meningkatan kualitas pelayanan dan ketersediaan obat-obatan.
“Fraksi kami minta kepada tim dewan pengawas RSUD Nunukan agar serius memvalidasi setiap tagihan utang yang masuk dalam list BPK RI. Supaya tidak ada pembayaran utang terhadap pekerjaan yang diduga fiktif,” ucapnya.
Tak hanya itu, Inah juga menyarankan agar Pj Direktur Utama RSUD Nunukan melakukan rolling semua kasir dan staf bendahara.
“Selesaikan semua utang yang ada, sehingga tidak ada lagi beban yang diwariskan kepada pemerintah yang baru nanti,” ujarnya.
Fraksi PKS juga meminta Pemkab Nunukan menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait rehabilitasi atap Pasar Yamaker.
“Sampai saat ini belum direhabilitasi padahal anggaran sudah ada sekira Rp500 juta. Masyarakat keluhkan atap pasar banyak yang bocor,” tuturnya.
Selanjutnya, Fraksi PKS meminta agar perencanaan kegiatan fisik di atas Rp1 miliar dan perencanaan yang telah masuk dalam usulan DAK (dana alokasi khusus), agar dimasukkan ke dalam APBD perubahan tahun anggaran 2024.
“Kami juga minta setiap OPD agar tetap profesional dalam bekerja. Termasuk banyaknya usulan beredar di masyarakat untuk pengerjaan paket 2024 perubahan, padahal belum disahkan DPRD,” ungkap Inah.
