Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Forum Mahasiswa Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Nunukan, Rabu (21/01/2026).
Mereka menuntut perbaikan tata kelola beasiswa daerah yang dinilai sarat ketimpangan dan jauh dari prinsip keadilan sosial.
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti dugaan dominasi penerima beasiswa dari kalangan keluarga mampu.
Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan tujuan utama program beasiswa yang seharusnya menyasar mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.
Jenderal Lapangan Forum Mahasiswa Demokrasi, Harkim Moris Andarias, menyebutkan bahwa ketertutupan data penerima beasiswa memicu kecurigaan publik terhadap proses seleksi yang dilakukan pemerintah daerah.
“Kami melihat ada ketidaksesuaian antara tujuan program dan realitas di lapangan. Beasiswa yang seharusnya menjadi jalan keluar bagi mahasiswa miskin justru dinikmati oleh mereka yang secara ekonomi sudah mapan,” kata Harkim kepada MataKaltara.com, rabu (21/01/2026).
Ia menambahkan, pengelolaan beasiswa yang tidak transparan berpotensi mencederai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan secara adil dan merata.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan, mulai dari keterbukaan data penerima beasiswa, evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme seleksi, hingga pengalihan beasiswa dari mahasiswa yang tergolong mampu kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu, mahasiswa juga meminta agar pemerintah daerah melibatkan unsur mahasiswa dan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan beasiswa, guna memastikan program tersebut berjalan secara akuntabel.
“Kami ingin sistem yang adil, bukan sekadar janji. Jika beasiswa dikelola dengan benar, maka kualitas sumber daya manusia Nunukan ke depan akan jauh lebih baik,” ujarnya.
Aksi unjuk rasa berlangsung damai dengan pengamanan dari aparat kepolisian dan Satpol PP.
Sejumlah perwakilan mahasiswa sempat menyampaikan aspirasi secara tertulis kepada pihak pemerintah daerah.
Hingga aksi berakhir, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Nunukan terkait tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
Namun, massa aksi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu beasiswa daerah hingga ada kejelasan dan langkah konkret dari pemerintah.
