Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Dukungan terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Nunukan terus didorong melalui pengawalan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, mendampingi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Kaltara melakukan verifikasi terhadap sejumlah UMKM yang mengusulkan bantuan peralatan produksi.
Verifikasi yang berlangsung selama dua hari, 13–14 Oktober 2026, menyasar tiga pelaku usaha, yakni UMKM 9999 Sejahtera di Jalan Lingkar, Nunukan Selatan, serta UMKM An Nisa dan An Nur di Sungai Mantri, Nunukan Barat.
Pendampingan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi pelaku UMKM yang disampaikan kepada Muhammad Nasir selaku anggota Komisi II DPRD Kaltara dari daerah pemilihan Nunukan.
Para pelaku usaha menyampaikan kebutuhan akan tambahan peralatan produksi untuk meningkatkan kapasitas usaha sekaligus menjaga kualitas produk yang dihasilkan.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Muhammad Nasir meneruskannya kepada Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
Staf Disperindagkop dan UKM Kaltara, Wahid Syahbani, dan Agni Utami. kemudian melakukan peninjauan langsung untuk memastikan kondisi serta keberlangsungan usaha para pengusul.
Wahid menjelaskan, verifikasi lapangan merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa calon penerima bantuan memenuhi persyaratan administratif maupun kondisi faktual di lapangan.
Menurutnya, petugas memeriksa keberadaan pelaku usaha, kepengurusan, alamat, serta memastikan kegiatan usaha yang diajukan benar-benar berjalan.
Selain pemeriksaan, para pengusul juga diberikan penjelasan mengenai ketentuan pemanfaatan bantuan. Peralatan yang diterima nantinya harus digunakan untuk mendukung kegiatan usaha, tidak boleh dijual atau dipindahtangankan, dan pengajuan bantuan tidak dapat dilakukan setiap tahun.
Muhammad Nasir menyambut baik langkah verifikasi tersebut. Ia berharap dukungan pemerintah terhadap UMKM tidak berhenti pada pemberian peralatan, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi perkembangan usaha masyarakat.
“Kalau bantuan diberikan, kita berharap alat itu benar-benar bekerja menghasilkan sesuatu. Produksi bertambah, kualitas meningkat, pemasaran berkembang dan pendapatan masyarakat ikut naik,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Rabu (14/10/2026).
Menurutnya, pengembangan UMKM membutuhkan dukungan yang tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Peralatan produksi yang memadai dapat menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi permintaan pasar.
Ia menegaskan, tujuan utama perjuangan aspirasi bukan sekadar memastikan masyarakat memperoleh bantuan, melainkan mendorong agar usaha yang dijalankan semakin produktif dan mandiri.
“Bantuan alat bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah UMKM kita naik kelas. Hari ini mungkin produksinya masih terbatas, tetapi dengan dukungan alat yang tepat kita berharap produksi bisa meningkat dan pasarnya semakin luas,” ujarnya.
Nasir juga menilai pengembangan UMKM perlu dilakukan melalui pembinaan yang berkelanjutan. Selain peralatan produksi, pelaku usaha membutuhkan pendampingan dalam meningkatkan kualitas produk, memperbaiki kemasan, mengurus perizinan, melakukan promosi, hingga memperluas jaringan pemasaran.
Menurutnya, UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat karena banyak usaha tumbuh dari lingkungan keluarga dengan modal terbatas.
“UMKM ini tumbuh dari masyarakat. Banyak yang memulai usahanya dari rumah, dengan modal terbatas, tetapi punya semangat besar. Kalau mereka kita bantu berkembang, manfaatnya akan kembali kepada masyarakat juga,” tuturnya.
Sebagai wakil rakyat, Nasir mengatakan akan terus berupaya menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dan program pemerintah yang tersedia.
Ia menilai setiap aspirasi perlu ditindaklanjuti melalui komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait, sekaligus dikawal agar prosesnya berjalan sesuai ketentuan.
“Tugas kami bukan hanya hadir saat masyarakat menyampaikan keluhan atau aspirasi. Yang lebih penting adalah apa yang bisa kita lakukan setelah mendengarnya. Kita komunikasikan, kita perjuangkan dan kita kawal prosesnya, tentu tetap sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.
Ia berharap hasil verifikasi dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kelayakan para pengusul sehingga bantuan yang nantinya disalurkan benar-benar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.
“Harapan kita, UMKM yang memang memenuhi persyaratan dan layak dibantu bisa mendapatkan dukungan. Ketika usaha masyarakat maju, penghasilan bertambah dan lapangan kerja terbuka, di situlah perjuangan peningkatan kesejahteraan masyarakat benar-benar terasa,” pungkasnya.
