Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu perhatian Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir. Melalui fungsi representasi dan pengawasan, legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut berupaya memastikan kebutuhan pelaku usaha di Kabupaten Nunukan mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Upaya itu diwujudkan dengan mendampingi staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara melakukan kunjungan lapangan ke tiga UMKM pada 13–14 Oktober 2026.
Ketiga usaha tersebut adalah UMKM 9999 Sejahtera di Jalan Lingkar, Kecamatan Nunukan Selatan, serta UMKM An Nisa dan UMKM An Nur di kawasan Sungai Mantri, Kecamatan Nunukan Barat.
Kunjungan ini menjadi tahapan penting dalam menindaklanjuti aspirasi pelaku UMKM yang mengharapkan dukungan peralatan produksi. Bantuan tersebut diharapkan dapat menunjang kegiatan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, serta menjaga kualitas produk agar mampu berkembang secara berkelanjutan.
Muhammad Nasir, yang merupakan anggota Komisi II DPRD Kaltara dari daerah pemilihan Nunukan, mengatakan bahwa aspirasi masyarakat perlu dikawal melalui komunikasi dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan.
Baginya, tugas seorang wakil rakyat tidak berhenti ketika menerima keluhan atau mendengarkan kebutuhan masyarakat. Aspirasi tersebut perlu diteruskan kepada pemerintah dan dipantau perkembangannya agar memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan.
“Aspirasi masyarakat tidak cukup hanya kita dengarkan dan kita catat. Selama ada ruang dan kewenangan pemerintah untuk menindaklanjutinya, maka tugas kita adalah mengawal agar aspirasi tersebut sampai kepada dinas terkait dan mendapatkan respons,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Rabu (14/10/2026).
Verifikasi Lapangan Menjadi Tahapan Penting
Dalam kunjungan tersebut, Disperindagkop dan UKM Kaltara diwakili Wahid Syahbani, dan Agni Utami. Keduanya melakukan peninjauan terhadap UMKM yang mengusulkan bantuan peralatan produksi.
Wahid Syahbani menjelaskan, survei lapangan bertujuan memastikan bahwa informasi yang disampaikan dalam usulan bantuan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Pemeriksaan meliputi keberadaan pengusul, kepengurusan, alamat, hingga kegiatan usaha yang dijalankan.
“Verifikasi lapangan ini untuk memastikan keberadaan dan kebenaran pengusul bantuan, baik dari kepengurusan, alamat maupun usaha yang dijalankan,” ujarnya.
Selain pemeriksaan administrasi dan kondisi usaha, para pengusul juga diberikan pemahaman mengenai aturan yang berlaku bagi calon penerima bantuan.
Bantuan tidak dapat diajukan setiap tahun, barang yang diberikan tidak boleh dijual atau dipindahtangankan, dan pemanfaatannya harus diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas maupun kuantitas produksi.
Setelah seluruh proses verifikasi selesai, pemerintah akan melakukan penilaian untuk menentukan kelayakan masing-masing UMKM sebagai calon penerima bantuan.
Dengan demikian, hasil kunjungan tersebut masih menjadi bagian dari proses evaluasi dan belum merupakan keputusan final mengenai pemberian bantuan.
DPRD Dorong Program Sesuai Kebutuhan Pelaku Usaha
Muhammad Nasir menilai, kunjungan langsung pemerintah ke lokasi usaha memberikan kesempatan untuk memahami kebutuhan pelaku UMKM secara lebih konkret.
Menurutnya, setiap usaha memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, proses verifikasi dan penilaian diperlukan agar dukungan pemerintah dapat diberikan berdasarkan kondisi nyata serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Ia berharap komunikasi antara pelaku UMKM, DPRD, dan pemerintah provinsi dapat terus terjalin sehingga kebutuhan masyarakat memperoleh perhatian melalui program yang tersedia.
“Alhamdulillah, setelah para pelaku UMKM menyampaikan aspirasi, kita komunikasikan dengan dinas dan sekarang sudah ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan. Inilah yang kita harapkan, ada hubungan yang nyambung antara aspirasi masyarakat, perjuangan DPRD dan program pemerintah,” tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak ingin memberikan janji kepada masyarakat sebelum ada keputusan resmi dari pemerintah.
“Kita tidak ingin menjanjikan sesuatu sebelum ada keputusan. Yang kita perjuangkan adalah kesempatan agar masyarakat yang benar-benar memiliki usaha dan membutuhkan dukungan bisa diproses secara adil dan sesuai aturan,” ucapnya.
UMKM Berpotensi Menggerakkan Ekonomi Keluarga
Lebih jauh, Muhammad Nasir menyampaikan bahwa pengembangan UMKM tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan usaha perorangan, tetapi juga berpotensi memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat secara lebih luas.
Ketika pelaku usaha mampu meningkatkan produksi dan memperluas pemasaran, peluang untuk menambah pendapatan, melibatkan tenaga kerja, serta menggerakkan kegiatan ekonomi di sekitarnya juga dapat terbuka.
Karena itu, dukungan terhadap UMKM perlu diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar menunjang produktivitas dan keberlanjutan usaha.
“Kalau UMKM tumbuh, produksinya meningkat, pasar semakin luas dan pendapatannya bertambah, maka yang merasakan manfaat bukan hanya pemilik usaha. Ada tenaga kerja, pemasok bahan baku dan aktivitas ekonomi masyarakat yang ikut bergerak,” ungkapnya.
Menurutnya, pelaku UMKM membutuhkan kesempatan untuk berkembang melalui dukungan yang sesuai dengan kebutuhan usaha dan kemampuan mereka dalam memenuhi persyaratan program pemerintah.
Muhammad Nasir pun memastikan dirinya tetap membuka ruang bagi masyarakat Nunukan untuk menyampaikan aspirasi, termasuk mengenai pengembangan usaha dan kebutuhan ekonomi keluarga.
“Saya ingin kehadiran sebagai wakil rakyat benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Tidak semua aspirasi bisa langsung diwujudkan, tetapi selama masih ada jalan untuk diperjuangkan, insyaAllah akan kita perjuangkan dan kita kawal,” pungkasnya.
Melalui tindak lanjut tersebut, para pelaku UMKM diharapkan memperoleh kejelasan mengenai proses pengusulan bantuan yang mereka ajukan. Sementara itu, keputusan penerima bantuan tetap menunggu hasil penilaian pemerintah sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
