Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara pada 2026 menjadi tantangan serius bagi pembangunan daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, menegaskan bahwa keterbatasan fiskal akibat pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) berdampak langsung pada realisasi aspirasi masyarakat.
Menurut Nasir, APBD Kaltara yang pada 2025 berada di angka sekitar Rp3,1 triliun turun menjadi Rp2,2 triliun pada 2026 atau berkurang kurang lebih Rp917 miliar.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp600 miliar merupakan dampak pemangkasan TKD dari pemerintah pusat.
“Dengan kondisi ini, tentu kemampuan daerah dalam mengakomodir usulan masyarakat menjadi sangat terbatas. Termasuk ruang pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD juga ikut terdampak,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Minggu (15/02/2026).
Ia menjelaskan, setiap anggota DPRD melaksanakan reses di lima titik dalam satu masa sidang dan dilakukan tiga kali dalam setahun.
Artinya, sedikitnya 15 titik dikunjungi untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun banyaknya usulan tidak sebanding dengan kapasitas anggaran yang tersedia.
Nasir juga mengingatkan masyarakat agar memahami mekanisme penganggaran. Usulan yang disampaikan tahun ini umumnya baru bisa direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya.
“Skema penganggaran memang seperti itu. Aspirasi dikawal dan diperjuangkan lebih dulu, realisasinya pada tahun berikutnya. Jadi tidak bisa langsung di tahun yang sama,” jelasnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Nasir menegaskan fokus perjuangannya tetap pada sektor unggulan Kabupaten Nunukan seperti budidaya rumput laut, UMKM, pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Pada APBD Perubahan 2025, beberapa kelompok perikanan telah diperjuangkan untuk memperoleh bantuan.
Sementara pada 2026, ia mendorong bantuan sarana prasarana rumput laut, bibit pertanian, serta dukungan fasilitas dan permodalan bagi UMKM.
“Kita harus tetap optimistis. Pembangunan tetap berjalan, tetapi bertahap dan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
