Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Kunjungan kerja DPRD Kabupaten Nunukan ke Dataran Tinggi Krayan kembali menyoroti persoalan klasik yang belum terselesaikan di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia tersebut. Infrastruktur dasar berupa jalan dan jembatan masih menjadi pekerjaan rumah besar yang mendesak untuk ditangani.Dalam peninjauan lapangan yang dilakukan Rabu (11/02/2026).
Rombongan DPRD menemukan sejumlah jembatan antar desa masih menggunakan konstruksi kayu yang kondisinya memprihatinkan. Beberapa di antaranya bahkan sudah bergoyang saat dilintasi kendaraan maupun pejalan kaki, sehingga berisiko membahayakan keselamatan warga.
Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Andi Mulyono, menegaskan bahwa Krayan sebagai wilayah perbatasan seharusnya mendapatkan prioritas pembangunan. Menurutnya, kondisi jembatan kayu yang masih dilalui kendaraan berat di tahun 2026 merupakan ironi bagi negara yang telah merdeka lebih dari tujuh dekade.
“Ini bukan sekadar soal pembangunan yang lambat, tapi menyangkut keselamatan masyarakat. Wilayah perbatasan harus menjadi etalase negara, bukan justru tertinggal,” kata Andi kepada MataKaltara.com, rabu (11/02/2026).
Berdasarkan hasil identifikasi sementara, terdapat sekitar tujuh jembatan di ruas Long Bawang–Long Umung yang membutuhkan perbaikan segera. Selain itu, kondisi jalan penghubung antar desa juga sangat memprihatinkan. Saat hujan turun, badan jalan berubah menjadi lumpur tebal yang membuat kendaraan sulit melintas dan aktivitas ekonomi warga terhambat.
Akses menuju Kabupaten Malinau yang diharapkan menjadi jalur strategis pembuka keterisolasian pun belum sepenuhnya layak. Kendaraan khusus dengan spesifikasi tertentu masih dibutuhkan untuk menembus medan yang berat.Keterbatasan infrastruktur ini turut memicu ketergantungan ekonomi masyarakat Krayan terhadap wilayah Lawas, Malaysia.
Untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan hingga kebutuhan rumah tangga, warga lebih memilih berbelanja ke Malaysia karena akses yang lebih mudah dan biaya lebih murah dibanding harus mendatangkan barang dari Nunukan melalui jalur udara.Padahal, Krayan memiliki potensi besar di sektor pertanian, terutama komoditas beras adan, beras gunung, dan beras hitam yang telah dikenal luas.
Namun tanpa dukungan infrastruktur memadai, pengembangan dan distribusi hasil pertanian tersebut belum optimal.Pemerintah pusat dan provinsi diketahui telah mengalokasikan anggaran besar melalui skema Proyek Strategis Nasional wilayah perbatasan. Pada 2026 direncanakan pembangunan 11–12 jembatan dengan total anggaran sekitar Rp700 miliar.
Selain itu, pembangunan jembatan penghubung Malinau–Krayan serta preservasi jalan Lembudud–Long Layu juga tengah berjalan.Meski demikian, DPRD menekankan pentingnya percepatan realisasi dan pengawasan ketat agar proyek-proyek tersebut benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan tidak boleh lagi tertunda. Anggaran besar harus berbanding lurus dengan perubahan di lapangan,” tegas Andi.
DPRD pun mendorong adanya kebijakan afirmatif khusus bagi wilayah perbatasan agar pembangunan tidak lagi berjalan lambat, sehingga Krayan dapat berkembang sejajar dengan daerah lain dan tidak terus berada dalam bayang-bayang ketertinggalan.
