Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Asisten Administrasi Umum Sirajuddin secara resmi membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Rawan Potensi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) serta Rawan Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan di Ruang VIP Lantai 4 Kantor Bupati Nunukan, Rabu (11/02/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam merumuskan strategi pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban di berbagai wilayah.
Penyusunan peta kerawanan dinilai penting sebagai dasar penentuan kebijakan dan tindakan preventif aparat penegak Perda di lapangan.
Dalam sambutannya, disampaikan bahwa pemerintah daerah tidak ingin hanya bersikap reaktif terhadap pelanggaran, tetapi lebih mengedepankan langkah antisipatif berbasis data dan pemetaan yang terukur.
Dengan adanya peta rawan, setiap potensi gangguan dapat diidentifikasi lebih dini sehingga penanganannya lebih cepat dan tepat sasaran.
“Pendekatan kita sekarang tidak lagi menunggu masalah terjadi baru bergerak. Pemerintah daerah berkomitmen membangun sistem yang lebih antisipatif, berbasis data dan pemetaan yang terukur. Dengan adanya peta kerawanan, kita bisa membaca potensi gangguan lebih awal, mengetahui titik-titik mana yang perlu mendapat perhatian khusus, dan menentukan langkah pencegahan secara tepat,” kata Sirajuddin kepada MataKaltara.com, rabu (11/02/2026).
Sementara itu, Kepala Satpol PP Mesak Adiyanto menjelaskan bahwa rakor tersebut melibatkan berbagai instansi untuk mengintegrasikan data dari tingkat kecamatan hingga desa.
Pemetaan akan mencakup sejumlah indikator, seperti titik rawan kemacetan, lokasi penyakit masyarakat, potensi pelanggaran bangunan gedung, hingga kawasan perdagangan yang tidak sesuai tata ruang.
Menurutnya, sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan agar pengawasan dan penegakan Perda berjalan efektif. Satpol PP bersama TNI, Polri, serta perangkat daerah lainnya diharapkan dapat memperkuat koordinasi demi menjaga stabilitas wilayah.
Melalui pemetaan yang komprehensif dan pendekatan humanis namun tegas, Pemerintah Kabupaten Nunukan optimistis kondisi ketentraman dan ketertiban umum dapat terjaga dengan baik sepanjang 2026, sekaligus meningkatkan rasa aman dan kenyamanan masyarakat di wilayah perbatasan tersebut.
