Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Ketimpangan akses pendidikan masih menjadi bayang-bayang pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Nunukan.
Di balik keberadaan sekolah dan perguruan tinggi, masih banyak warga di wilayah pedalaman dan perbatasan yang harus mengakhiri pendidikan lebih dini akibat keterbatasan akses.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan mencatat, rata-rata lama sekolah masyarakat masih berada di jenjang sekolah menengah pertama (SMP).
Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang menahan laju peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nunukan.
Kepala BPS Kabupaten Nunukan, Iskandar Ahmaddien, menyebut persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan institusi pendidikan, melainkan pada kemampuan masyarakat untuk menjangkaunya.
“Sekolah ada, kampus juga ada. Tapi bagi masyarakat di pedalaman, untuk sampai ke sekolah saja sudah menjadi perjuangan. Ini yang sering luput dari perhatian,” kata Iskandar kepada MataKaltara, rabu (28/01/2026).
Menurut Iskandar, tantangan geografis di wilayah perbatasan seperti Lumbis Pansiangan dan Krayan Selatan membuat anak-anak harus menempuh perjalanan jauh dengan fasilitas transportasi yang terbatas.
Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya jaringan internet, yang seharusnya bisa menjadi alternatif pembelajaran.
“Ketika akses sulit, pilihan mereka sangat terbatas. Akhirnya banyak yang berhenti sekolah, bukan karena malas, tapi karena keadaan,” ujar Iskandar.
Ia menilai, rendahnya tingkat pendidikan berdampak langsung pada kualitas tenaga kerja dan peluang ekonomi masyarakat.
Tanpa pendidikan yang memadai, masyarakat sulit bersaing dan meningkatkan taraf hidup, sehingga lingkaran masalah IPM terus berulang.
Sebagai upaya pemutusan rantai tersebut, BPS mendorong optimalisasi pendidikan nonformal melalui program Paket A, B, dan C.
Program ini dinilai mampu menjadi jalan tengah bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal secara reguler.
“Pendidikan nonformal harus diposisikan sebagai solusi strategis, bukan pilihan terakhir. Dengan pendekatan yang tepat, masyarakat tetap bisa menyelesaikan pendidikan hingga SMA,” jelas Iskandar.
Ia menambahkan, peningkatan IPM tidak bisa hanya mengandalkan satu sektor.
Sinergi antara peningkatan pendidikan, penguatan ekonomi lokal, serta pemerataan infrastruktur dasar menjadi kunci agar pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke wilayah terluar Nunukan.
“Kalau semua pihak bergerak bersama dan kebijakan dibuat berdasarkan kondisi riil di lapangan, IPM Nunukan tidak hanya naik angka, tapi juga kualitas hidup masyarakatnya,” tutup Iskandar.
