Penulis: Arfan | Editor: Fidelis
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR — DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan empat sektor penting yang harus menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam rencana pembangunan tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain, dalam pernyataannya di Tanjung Selor.
Muddain menekankan bahwa pembangunan daerah harus berorientasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan layanan dasar. Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk memfokuskan anggaran pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk benar-benar memfokuskan anggaran dan program pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Menurut Muddain, sektor infrastruktur masih menjadi kebutuhan mendesak, terutama dalam membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan perbatasan. “Jika akses jalan dan jembatan tidak segera ditangani, maka distribusi ekonomi dan pelayanan lainnya akan terus terhambat,” tegasnya.
Pada sektor pendidikan, DPRD meminta agar pemerintah memperkuat kualitas tenaga pendidik dan memastikan pemerataan sarana sekolah di seluruh wilayah. “Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Tidak boleh ada anak di Kaltara yang tertinggal hanya karena kurang fasilitas,” katanya.
Sektor kesehatan juga menjadi perhatian utama DPRD. Muddain menyebut masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan layanan kesehatan secara optimal. “Kami ingin fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan layanan rujukan diperkuat. Pelayanan kesehatan harus makin dekat dan mudah dijangkau masyarakat,” ucapnya.
Tak hanya itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga dinilai sebagai kewajiban pemerintah daerah. “Pelayanan publik harus lebih cepat, transparan, dan tidak berbelit. Masyarakat berhak mendapatkan layanan terbaik dari pemerintahnya,” tambahnya.
Muddain memastikan DPRD Kaltara akan terus mengawal arah kebijakan pembangunan agar tetap berada dalam koridor prioritas tersebut. “Kami pastikan fungsi pengawasan berjalan optimal. Setiap program harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv)
