Penulis: Arfan | Editor: Fidelis
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2026 diproyeksikan mengalami penurunan tajam hingga hanya mencapai Rp2,4 triliun.
Angka ini anjlok drastis dibandingkan APBD 2025 yang berada di kisaran Rp3,1 triliun.Penurunan signifikan tersebut memaksa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melakukan penyesuaian besar-besaran terhadap rencana anggaran tahun 2026.
Koreksi tajam terjadi pada besaran Transfer ke Daerah (TKD) yang ditetapkan pemerintah pusat.Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Denny Harianto, mengungkapkan bahwa proyeksi awal APBD 2026 sebenarnya sempat berada di angka Rp2,9 triliun.
Namun, setelah rancangan TKD terbaru ditetapkan, Pemprov harus menurunkannya secara signifikan.
“Ternyata ada rancangan terkait TKD yang diterima di tahun 2026. Jauh turun. Semua provinsi juga mengalami hal yang sama,” kata Denny kepada MataKaltara.com, kamis (27/11/2025).
Denny menjelaskan bahwa koreksi TKD yang diterima mencapai sekitar Rp672 miliar. Kondisi itu membuat Pemprov harus mengevaluasi ulang struktur belanja daerah.
“Artinya ada belanja yang besar harus kita kurangi lagi. Beberapa hari ini kita kebut untuk menyesuaikan kembali belanja-belanja yang bisa diefisienkan,” tuturnya.
Dengan penurunan TKD, kapasitas belanja Pemprov diproyeksikan berada pada kisaran 26 hingga 30 persen. Kondisi ini turut mempersempit ruang fiskal daerah.
Jika pada tahun-tahun sebelumnya Kaltara menerima TKD sebesar Rp1,8 – Rp1,9 triliun, maka pada 2026 hanya berada di kisaran Rp1,247 triliun.
“Sementara belanja pegawai kita saja sudah habis di angka 900 sekian miliar. Itu pun belum termasuk pegawai paruh waktu dan tenaga honor yang jumlahnya 800 sekian. Belum kita anggarkan,” jelas Denny.
Meski harus melakukan pemangkasan besar-besaran, Pemprov memastikan beberapa sektor strategis akan tetap menjadi prioritas.
Bidang pendidikan, pengawasan, serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) tetap dipenuhi karena merupakan program wajib nasional.
“Yang sifatnya prioritas nasional seperti pendidikan, pengawasan, peningkatan SDM, itu tetap kita penuhi. Karena itu syarat dan wajib,” tegasnya.
Namun, alokasi untuk pembangunan wilayah perbatasan dipastikan tidak dapat dilakukan secara optimal seperti tahun sebelumnya.
“Perbatasan tetap prioritas, tapi kita tidak bisa maksimal. Sekali lagi karena kemampuan keuangan daerah sangat terbatas,” tambahnya.
Proyeksi APBD Kaltara Tahun 2026:
Pendapatan: Rp 2.276.964.497.163
Belanja: Rp 2.476.964.497.163
Penerimaan Pembiayaan:Rp200.000.000.000.
