Penulis: Arfan | Editor: Fidelis
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di kawasan perbatasan dinilai sebagai langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, serta membuka ruang percepatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah terluar.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala, saat menghadiri sekaligus membuka Seminar Nasional Aliansi Masyarakat Perbatasan Kalimantan Utara (AMP Kaltara) yang digelar di Ballroom Hotel Luminor, Selasa (25/11/2025).
Mengusung tema “Peluang dan Tantangan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Wilayah Perbatasan”, Ingkong menegaskan bahwa isu pemekaran wilayah sangat relevan dengan dinamika pembangunan nasional saat ini.
Ia menyebutkan bahwa posisi Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikannya wilayah yang sangat strategis.
Perbatasan ini bukan sekadar halaman belakang, tetapi merupakan Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“DOB bukan hanya pemekaran administratif, tetapi sebuah rekayasa kebijakan yang harus dirancang secara matang, terukur, dan sesuai kapasitas riil daerah,” kata Ingkong Ala kepada MataKaltara.com, selasa (25/11/2025).
Menurutnya, peluang pembentukan DOB di wilayah perbatasan sangat besar. Di antaranya peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan, peningkatan investasi, hingga penguatan identitas kebangsaan di wilayah yang berhadapan langsung dengan negara lain.
Namun demikian, tantangan juga perlu diperhitungkan secara serius, seperti kesiapan fiskal, kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur pemerintahan, harmonisasi tata kelola, hingga stabilitas keamanan wilayah.
“Karena itu, setiap langkah strategis harus didasari kajian akademik yang komprehensif serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, lanjut Ingkong, berkomitmen mendorong pembangunan kawasan perbatasan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Ia membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah pusat, akademisi, lembaga penelitian, tokoh masyarakat, hingga berbagai elemen bangsa untuk merumuskan arah pembangunan wilayah perbatasan secara terencana dan strategis.
Ingkong mengajak seluruh peserta seminar, akademisi, dan aliansi masyarakat perbatasan untuk menjadikan forum tersebut sebagai wadah kontribusi pemikiran yang konstruktif.
“Mari kita wujudkan Kaltara yang maju, makmur, dan berkelanjutan dengan keberadaan DOB sebagai simbol kedaulatan, kesejahteraan, dan akselerator pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
