Penulis:Fidelis | Editor:Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Desakan agar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) untuk segera difungsikan kembali menggema.
Kali ini, DPRD Kabupaten Nunukan mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia, pada Rabu (17/09/2025), untuk menyampaikan langsung aspirasi warga perbatasan.
Rombongan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Andi Muliyono, bersama anggota Hamsing, Andi Yakub, Ners, Hasbi, dan Syarifudin. Mereka diterima oleh Brigjen TNI (Purn) Werdi Widodo, (Tenaga Ahli Madya KSP), Theofransus Litaay (Tenaga Ahli Madya KSP), serta Muhammad Afit Khomsani (Tenaga Ahli Muda KSP).
Dalam pertemuan itu, Andi Muliyono menegaskan PLBN Sebatik yang sudah lama rampung, ironisnya belum juga difungsikan. Akibatnya, masyarakat masih bergantung pada jalur tidak resmi atau harus menyeberang via Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, untuk menuju Tawau, Malaysia.
“Imbasnya, mobilitas warga terhambat, biaya logistik naik, perdagangan lintas batas tidak efisien, dan aktivitas nonformal tetap marak yang berisiko hukum serta keamanan,” kata Andi Muliyono kepada MataKaltara.com, Minggu (21/09/2025), siang.
Senada dengan hal itu, anggota Komisi I DPRD Nunukan Andi Yakub menilai keberadaan PLBN Sebatik bukan hanya soal infrastruktur, melainkan simbol kedaulatan negara di tapal batas.
“Bangunan PLBN sudah berdiri, tetapi tanpa fungsi. Ini bukan hanya soal fisik, ini soal martabat negara di perbatasan,” ucapnya.
Tak hanya mendesak pengaktifan PLBN, DPRD Nunukan juga mengusulkan agar pos lintas batas tersebut dikembangkan menjadi pusat perdagangan legal dengan fasilitas pasar perbatasan, gudang logistik resmi, serta sarana pendukung lain.
Selain itu, mereka mengusulkan penerapan Kartu Identitas Tunggal Perbatasan untuk menekan praktik dwi kewarganegaraan, serta penyederhanaan aturan Pas Lintas Batas (PLB) agar lebih mudah diakses warga namun tetap sah secara hukum.
Anggota DPRD Nunukan, Hamsing juga meminta pemerintah pusat membangun jalan strategis menuju PLBN serta menyiapkan sarana transportasi laut maupun udara agar fungsi PLBN tidak sekadar simbol, tetapi benar-benar efektif.
Dia menjelaskan bahwa Pulau Sebatik merupakan wilayah strategis NKRI yang berbatasan langsung dengan Tawau, Sabah, Malaysia.
Dengan berfungsinya PLBN Sebatik, masyarakat berharap akses resmi lintas batas terbuka, aktivitas ekonomi berkembang, sekaligus memperkuat kehadiran negara di beranda depan republik.
“Aspirasi ini mewakili suara masyarakat Sebatik yang ingin PLBN segera menjadi pintu resmi lintas batas, pusat ekonomi legal, sekaligus benteng pertahanan NKRI,” ujar Hamsing.
