Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kewilayahan se-Pulau Nunukan dalam rangka penyusunan RKPD 2026/2027.
Bupati Nunukan, Irwan Sabri, secara resmi membuka forum strategis tersebut dan menekankan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ruang partisipatif untuk memastikan kebutuhan riil masyarakat pulau benar-benar terakomodasi dalam perencanaan daerah.
“Kita ingin setiap usulan dikaji secara objektif dan konstruktif. Prioritas utama adalah program yang memberikan pelayanan terbaik serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” kata Irwan kepada MataKaltara.com, Jumat (13/02/2026).
Menurutnya, sebagai wilayah beranda terdepan daerah perbatasan, Pulau Nunukan memiliki peran strategis yang harus ditopang dengan infrastruktur memadai dan penguatan ekonomi lokal yang berkeadilan.
“Melalui forum ini, kami dari Pemkab Nunukan berharap keputusan yang diambil benar-benar menjadi pijakan strategis dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2027 mendatang,” ucap Irwan.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, Andi Astuti, menjelaskan bahwa tema pembangunan tahun 2027 mengusung fokus pada pemerataan infrastruktur layanan dasar serta penguatan infrastruktur ekonomi guna mendukung pertumbuhan yang inklusif.
Ia memaparkan, pada tahun 2026 terdapat 386 kegiatan yang bersumber dari Musrenbang dan pokok pikiran (Pokir) DPRD, dengan rincian 230 kegiatan di Kecamatan Nunukan dan 156 kegiatan di Kecamatan Nunukan Selatan yang telah terakomodir dalam dokumen RKA 2026.
Untuk tahun 2027, sebanyak 1.032 usulan telah masuk dari dua kecamatan tersebut.
Setelah melalui proses verifikasi dan penajaman, diperoleh 65 usulan prioritas yang akan dibahas lebih lanjut, terdiri dari 35 usulan dari Kecamatan Nunukan dan 30 usulan dari Kecamatan Nunukan Selatan.
“Penentuan skala prioritas mengacu pada SPM, program nasional, serta visi misi 17 Arah Baru Perubahan. Kita harus realistis dengan kapasitas fiskal daerah, sehingga setiap program dipilih berdasarkan urgensi, dampak terhadap pelayanan dasar, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan kesinambungan pembangunan,” ujar Andi Astuti.
Andi Astuti menambahkan, peningkatan kualitas jalan lingkungan, drainase, air bersih, fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga konektivitas antar kawasan menjadi fokus utama.
“Selain itu, akses jalan produksi, dukungan terhadap UMKM, serta kelancaran distribusi barang dan jasa dinilai menjadi fondasi penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” ungkap wanita yang akrab disapa Astuti itu.
Forum ini dihadiri pimpinan OPD, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta delegasi dari wilayah Pulau Nunukan dan Nunukan Selatan.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok berdasarkan bidang pembangunan guna mengerucutkan program prioritas sebelum dibawa ke tingkat kabupaten.
