Penulis: Castro | Editor: Hadni
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Kemiskinan menjadi atensi Bupati Nunukan Asmin Laura sejak awal menjabat pada 2016.
Saat itu Asmin Laura didampingi Wakil Bupati Nunukan, Faridil Murad (almarhum) hingga 2021.
Wanita yang akrab disapa Laura itu menyebut angka kemiskinan di Kabupaten Nunukan pada 2017 sebesar 6,71 persen.
“Angka kemiskinan terus mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi 5,53 persen,” kata Asmin Laura kepada Matakaltara.com, Minggu (13/10/2024), pukul 14.30 Wita.
Laura mengatakan, untuk menurunkan angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan di masa pemerintahannya melakukan sejumlah program.
“Ada sejumlah program yang kami lakukan untuk menurunkan angka kemiskinan. Pertama kami mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui program bantuan sosial, bantuan subsidi ongkos angkut, bantuan beasiswa bagi masyarakat miskin, subsidi ongkos angkut barang dan penumpang, program bantuan pasang baru listrik bagi masyarakat kurang mampu dari APBN sebanyak 439 KK (kepala keluarga). Dari APBD provinsi ada 403 KK,” ucapnya.
Lebih lanjut Laura katakan program lainnya yakni bantuan subsidi sambungan rumah air bersih. Lalu sejak 2016 hingga 2023 Pemkab Nunukan memberikan bantuan rumah tidak layak huni untuk masyarakat tidak mampu sebanyak 3.459 unit.
“Bantuan rumah tidak layak huni itu pendanaannya bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Nunukan. Pemkab Nunukan juga memberikan perlindungan jaminan sosial, serta pelayanan ‘jemput bola’ administrasi kependudukan di 21 kecamatan,” tambahnya.
Program penurunan angka kemiskinan yang kedua diantaranya peningkatan pendapatan masyarakat melalui bantuan sarana dan prasarana sektor pertanian dan perikanan. Kemudian bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Lalu bantuan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
“Program ketiga yakni menurunkan jumlah kantong kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui peningkatan infrastruktur jalan jembatan, infrastruktur pendidikan, dan kesehatan, serta perekonomian,” ujar Laura.
Kendati begitu, wanita yang memulai karier politiknya menjadi anggota DPRD Kalimantan Timur (periode 2009-2014) itu menuturkan bahwa seluruh keinginan dan kebutuhan masyarakat belum terpenuhi secara maksimal.
“Berbagai upaya untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sudah kami lakukan selama 8 tahun memimpin. Tapi apakah sudah terpenuhi? Saya jawab dengan jelas, belum. Banyak tantangan dan dinamika yang terjadi. Terutama kondisi wilayah kita dan sejumlah aturan yang membuat kewenangan kita terbatas,” tutur Laura.
