Penulis: Castro | Editor: Senja
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Bawaslu Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) beber enam (6) TPS (tempat pemungutan suara) di Kecamatan Sei Menggaris harus lakukan pemungutan suara ulang (PSU).
Enam TPS yang dimaksud terdiri dari lima TPS di Desa Tabur Lestari dan satu TPS di Des Sri Nanti.
Ketua Bawaslu Nunukan Mochammad Yusran mengatakan PSU harus dilakukan, lantaran petugas KPPS membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang.Menurutnya, tindakan KPPS tersebut melanggar Pasal 372 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Hasil pengawasan kami di lapangan, KPPS membuka kotak suara setelah penghitungan suara selesai. Jadi setelah selesai penghitungan suara, kotak suara digeser dari kelurahan ke kecamatan. Saat di BPU (balai pertemuan umum) kotak suara dibuka lalu dilakukan penghitungan ulang,” kata Mochammad Yusran, Senin (19/02/2024), siang.
Yusran menegaskan bahwa kotak suara hanya dapat dibuka saat pemungutan dan penghitungan suara (Tungsura) oleh KPPS.Dengan alasan apapun kata dia, sepanjang tak ada rekomendasi dari penyelenggara Pemilu kotak suara tidak bisa dibuka sembarangan.
“Bahkan saat pleno tingkat PPK yang dibuka hanya kotak suara presiden dan wakil presiden yang di dalamnya ada C hasil dari semua jenis pemilihan di TPS tersebut. Jadi tidak bisa sembarangan dibuka,” ucapnya.
Sehingga Yusran menuturkan, PSU harus dilakukan kembali terhadap enam TPS di Kecamatan Sei Menggaris. Hal itu harus dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik mengenai asas Pemilu berlangsung jujur dan adil.
“Kalau kotak suara dibuka sembarangan, siapa yang bisa jamin keaslian dan keotentikan proses Tungsura yang dilakukan 14 Februari. Asumsi publik pasti liar soal ini. Maka PSU harus dilakukan untuk kembalikan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Untuk melakukan PSU tersebut, Bawaslu Nunukan mengaku telah bersurat ke KPU Nunukan perihal permohonan penjelasan TPS bermasalah.
“Sudah kami surati KPU. Ada enam TPS yang kami rekomendasikan PSU. Hasilnya nanti tentu akan jadi bahan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan yang sedang berlangsung hari ini. PSU paling lambat 10 hari setelah pungut dan hitung suara. Jadwal PSU kami tunggu dari KPU,” tuturnya.
Tindak Penyelenggara Ad Hoc
Selain itu, Yusran meminta KPU Nunukan untuk menindak tegas penyelenggara ad hoc yang di duga melanggar ketentuan Pemilu.Sementara itu, terhadap TPS yang bermasalah tersebut agar dilakukan penundaan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.
“Petugas penyelenggara ad hoc harus ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan. Rekapitulasi suara tingkat PPK untuk enam kecamatan tersebut harus ditunda sampai terdapat penyelesaian atas permasalahan tersebut,” ungkap Yusran.
Berikut kejadian di enam TPS Kecamatan Sei Menggaris terhadap pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Pasal 372 ayat (2) huruf a.
1. Kejadian di TPS 7 Desa Tabur Lestari, dibuka 2 kotak suara yaitu kotak suara DPR RI, kotak suara Presiden dan wakil presiden. Kemudian dilakukan penghitungan suara ulang untuk suara DPR RI. C hasil Plano DPR RI diubah pada suara Andi Hamzah Parpol Gerindra dari 29 suara menjadi 28 suara oleh seorang KPPS.
2. Kejadian di TPS 9 Desa Tabur Lestari, dibuka 2 kotak suara yaitu kotak suara DPR RI, kotak suara presiden dan wakil presiden. Dilakukan penghitungan suara ulang untuk suara DPR RI C hasil plano DPR RI diubah pada jumlah suara sah dari 122 menjadi 121, jumlah suara tidak sah dari 8 menjadi 9.
3. Kejadian di TPS 10 Desa Tabur Lestari, dibuka 1 kotak suara yaitu kotak suara presiden dan wakil presiden. C hasil plano DPRD provinsi diubah pada suara Arbiman Parpol Nasdem dari 5 suara menjadi 1 suara oleh seorang KPPS.
4. Kejadian di TPS 8 Tabur Lestari, dibuka 2 kotak suara yaitu kotak suara DPR RI, kotak suara Presiden dan wakil presiden. Lalu dilakukan penghitungan suara ulang untuk suara DPR RI.
5. Kejadian di TPS 4 Desa Tabur Lestari, dibuka kotak suara yaitu kotak suara presiden dan wakil presiden. C hasil plano DPRD Kabupaten Nunukan diubah pada suara Parpol Demokrat dari 2 suara menjadi 1 suara oleh seorang KPPS.
6. Kejadian di TPS 4 Desa Srinanti, pembukaan kotak suara presiden dan wakil Presiden dengan tujuan mengeluarkan C salinan yang diperuntukan untuk PPK dan PPS yang ikut masuk tersegel dalam kotak suara.
